Fatal! Ini Kesalahan Putusan MK Soal Pemeriksaan DPR Harus Izin Presiden

by -103 views

Jakarta, SULUTHEBAT.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemeriksaan anggota MPR, DPR dan DPD harus seizin presiden. Tapi ternyata ada kesalahan fatal dalam putusan yang diketok pada Selasa (22/9) kemarin. Apa itu?

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 245 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Namun, MK ternyata tidak menghapus Pasal 245 ayat 2 yang berbunyi:

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan.

“Dampak kekurangan dalam amar putusan ini maka saat ini ada 2 norma yang berbeda dan kontradiktif. Pertama, pemeriksaan harus izin presiden dan kedua, harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono saat mengungkapkan kesalahan putusan tersebut ketika berbincang dengan detikcom, Rabu (23/9/2015).

Demikian juga dalam amar Pasal 224 ayat 5. Ayat ini awalnya berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

MK lalu menyatakan Pasal 224 ayat 5 menjadi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden.

Namun lagi-lagi MK tidak mengubah Pasal 224 ayat 6 yang memberikan kewenangan MKD dalam hal izin penyelidikan anggota dewan. Pasal 224 ayat itu berbunyi:

Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

“Berarti pasca putusan MK ada dua norma yang berlaku dan kontradiksi satu dengan lainnya,” ujar Dr Bayu yang juga pengajar Universitas Jember ini.

Susunan amar putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 di atas juga bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika ayat 1 dibatalkan, mengapa ayat 2 tetap eksis, padahal ayat 2 menegasikan ayat 1?