• Thu. Oct 28th, 2021

Diingatkan Buat Pemkot, Jangan Sembarangan Geser Dana Hibah

MANADO,SULUTHEBAT.COM – Persoalan anggaran Pilwako di Manado, pro dan kontranya. Namun menurut pakar hukum Sulut Toar Palilingan SH, jika ada pernyataan Pemkot harus mengambil lewat pergeseran anggaran APBD Manado 2016, jangan cepat dilakukan.

Dikatakannya, Pemerintah Kota Manado yang terlalu tergesa-gesa membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado pada tanggal 17 Februri 2016. Paling mendasar harus ada payung hukum untuk memberikan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Manado.

Dalam dialog yang dilakukan Palilingan bersama DR Tomi Sumakul disalah satu stasion TV swasta di Manado menyatakan, diungkapkan pergeseran anggaran untuk Pilawako tidak sembarangan. “Pemkot Manado jangan sembarang geser dana hibah. Mana payung hukumnya? Haru di ingat bukan hanya KPUD Manado yang usulkan anggaran, Panwas Manado dan kepolisian sebagai pengamanan juga mengusulkan permintaan anggaran,” jelas Palilingan mantan ketua Panwaslu Sulut.

Sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan lanjut Palilingan, meski KPU RI sudah memerintah untuk melaksanakan Pilwako 17 Februari, namun masalah anggaran harus diperhatikan juga. Dimana penyaluran anggaran ada di tangan Pemerintah Kota Manado. “Sebagai jalan terbaiknya, sebaiknya KPUD, Pemkot, DPRD duduk bersama cari jalan keluar terbaik dan taat pada hukum,” saran Palilingan yang merupakan dosen Unsrat Manado.

Sementara itu Sumakul menjelaskan, yang harus diperhatikan baik Pemkot Manado maupun KPU Manado, jika ada gugatan hukum atas pelaksanaan Pilwako Manado pada 17 Februari mendatang, maka akan banyak terseret didalamnya.

Antara lain, akan jadi tergugat satu KPUD dan tergugat dua adalah Pemkot Manado sebagai lembaga yang menyuplai anggaran. Makanya, Sumakul menyarankan, sebelum terjadi proses pelanggaran hukum, sebaiknya, Pemkot dan KPU Manado harus menyiapkan payung hukumnya. Sebab jika hanya mengacu pada surat edaran (SE) hal tersebut tidak cukup kuat atau cukup bukti.

Salah satu aturan yang lebih kuat digunakan adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (Perpu) atau Keppres. Aturan inilah kata Sumakul bisa membebaskan semua pihak terjerat dari hukum. “Siapa yang suka masuk penjara. Pasti kita semua tidak suka kalau ada yang masuk penjara hanya karena tergesa-gesa ambil keputusan mengeluarkan anggaran untuk Pilwako Manado,” tegas Sumual.

Sementara itu para generasi muda Manado juga menyatakan hal yang sama. Rubby Rumpesak menyatakan, segala keputusan dalam pelaksanaan Pilwako Manado ditunjang. “Entah dilaksanakan 17 Februari atau bulan Maret atau tahun 2017 atau kapan saja yang terpenting harus ada payung hukum yang jelas,” tegas Rumpesak senada dengan Hesky Liando dan Yudistira serta sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat Manado lainnya. (Ref)

Redaksi SulutHebat

Media informasi dan inspirasi pembangunan Sulawesi Utara yang semakin hebat...