• Thu. Dec 2nd, 2021

Sidang Gugatan Benny-David, Hakim: Statementnya Kabur!

ByRedaksi SulutHebat

Jan 9, 2016
sidang-perselisihan-pilkada-2SULUTHEBAT.COM, JAKARTA – Sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan pemohon Pasangan Calon (Paslon) No. Urut 3 Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si., dan Drs. David Bobihoe Akib. M.Si., M.M, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/1), dengan perkara nomor 126/PHP.BUP-XIV/2016, berlangsung dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Dalam sidang perdana tersebut, diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon Paslon No. Urut 3 meminta menambahkan perbaikan acuan peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 5 tahun 2015 langsung ditolak Hakim Ketua Arief Hidayat yang juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
“Sudah enggak ada perbaikan, perbaikannya itu hanya kalimatisasi dan perbaikan-perbaikan redaksional, ya?”, jelas Arief Hidayat. “Jadi, Saudara berdasarkan Pasal 24 ini sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah kewenangan MK, padahal kewenangan MK berdasarkan ini adalah judicial review sengketa kewenangan antar lembaga, kemudian sengketa pileg dan pilpres, kemudian pembubaran partai politik dan kewajiban untuk impeachment, kalau pilkada itu diatur dengan undang-undang, jadi kurang lengkap,” tambah Arief.
Sidang gugatan Paslon No. Urut 3 berlangsung alot. Kuasa hukum Pemohon mengajukan keberatan penyelesaian dan hasil Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi di mana sudah ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulut berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Nomor 56/KPTS/KPU-Provinsi Nomor 23/Pilgub/2015 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2015, dengan mengajukan petitum antara lain agar MK memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Pemohon, menerima gugatan pemohon, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Sulut tertanggal 19 Desember 2015, membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor 56/KPTS/KPU, dan menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 serta meminta MK memerintahkan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 11 Kabupaten/ Kota.
Kuasa hukum Pemohon sendiri mempersoalkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT),  selisih perolehan suara, administrasi pemilih dan penggunaan surat suara.
Menanggapi permohonan Kuasa Hukum Pemohon, Hakim Anggota, Manahan MP. Sitompul menyatakan bahwa persoalan DPT adalah persoalan dan kewenangan Panwas dan KPU yang seolah-olah melakukan pelanggaran. “Ya, seolah-olah, ya, secara umum ini sepertinya tidak ada kerjaan dari panwas di daerah, melihat seperti dianggap menjadi pelanggaran kampanye lah, pelanggaran pelaksanaan DPT dan lain sebagainya itu. Seolah-olah sepertinya tidak ada yang mengawasi di sana,” imbuhnya.
Sementara itu, Hakim anggota lainnya, I Gede Dewa Palguna menyatakan statement gugatan pemohon kabur. I Gede Dewa Palguna mempersoalkan dalil kuasa hukum Pemohon tentang kecurangan antara Termohon (KPU) dengan Paslon lainnya sehingga Paslon No. urut 3 menderita kekalahan. “Ya, ini karena statementnya kabur, ya. Saya ingin menanyakan ini halaman 9. Ini agak berbeda dengan alasan-alasan yang lain yang Saudara langsung menunjuk alat bukti, di sini tidak,” jelas I Gede Dewa Palguna. “Kalau itu alasan, itu sebenarnya lebih cocok untuk alasan pengujian undang-undang,” tambahnya.

Ditegaskan Palguna, bahwa dalil Kuasa Hukum Pemohon Paslon No. urut 2 hanya berdasarkan asumsi. “Ini asumtif, tidak merujuk pada objek tertentu tapi ini berupa pernyataan umum makanya saya katakan ini kan kayaknya lebih cocok jadi pernyataan pembuka untuk pengujian undang-undang gitu lho. Judicial review daripada untuk merujuk pada bukti,” jelas Palguna.

Acara sidang pemeriksaan pendahuluan itu sendiri diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon Paslon No.urut 3 H. Bambang Sunaryo, SH.MH, Dwi Putra Budianto,SH., Michael Billy Laluyan, SH., Rio Denny Napitupulu, SH, dan Ramona Zabrina, disamping itu turut hadir pula Paslon Benny Mamoto dan David Bobihoe Akib berlangsung pukul 13.20 WIB. Sementara Kuasa Hukum Termohon (KPU) diwakili oleh Edy Halomoan Gurning dan M. Fandrian Hadistiano. Sebelumnya, didahului sidang PHP kabupaten Minahasa Utara dan PHP Kota Tomohon. (dik)

Redaksi SulutHebat

Media informasi dan inspirasi pembangunan Sulawesi Utara yang semakin hebat...