• Sun. Oct 24th, 2021

Megawati dan Jokowi Setuju Kembalikan GBHN dan Fungsi MPR

ByRedaksi SulutHebat

Jan 10, 2016

JAKARTA-SULUTHEBAT.com. Di depan sekitar 4.000 orang, Megawati menyampaikan pidato politiknya sekaligus membuka Rakernas PDIP dan Ulang Tahun ke-43 PDIP yang akan berlangsung dari tanggal 10-12 Januari 2016.

Pada kesempatan itu juga Presiden Jokowi memberikan sambutannya. Presiden Jokowi  sependapat agar pemerintah membuat rencana jangka menengah – panjang. Rencana jangka panjang itu katanya berisi mimpi-mimpi besar masyarakat Indonesia.

“Kita harus pikirkan secara serius. Apa yang akan kita kerjakan 5, 10, 20 tahun mendatang. Dan apa yang kita impikan 100 tahun mendatang harus dirancang,” kata Jokowi.

Sebelumnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan pentingnya mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI untuk mengeluarkan Ketetapan MPR terkait pola pembangunan. Ketetapan ini dapat mengikat semua pihak dan wajib dijalankan oleh pemerintahan dari berbagai tingkatan.

“Haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat; membangun serentak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, juga yang tak kalah penting bidang spiritual. Kesemuanya harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antar pulau, antar daerah, untuk menjadi Indonesia Raya,” katanya.

Sebagaimana diketahui PDIP menganggap pembangunan nasional Indonesia terkesan berjalan sendiri. Antarlembaga berjalan sendiri. Antara pemerintah pusat dan daerah juga berjalan sendiri-sendiri. Hal ini sangat tidak kondusif bagi keutuhan negara. Ini jelas terlihat dari pidato Megawati.

Megawati Soekarnoputri, mengatakan partainya akan mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur Garis Besar Haluan Negara. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu cara membuat Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan keseluruhan proses yang terjadi di Dewan Perancang Nasional, dapat hadir lagi.

“Agar bangsa ini memiliki konsep dan strategi pembangunan yang tidak terbatas pada lima tahun usia politik,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo sendiri mengamini pidato Megawati Soekarnoputri, bahwa pembangunan nasional Indonesia ke depan harus ada haluannya. Tidak sekedar visi-misi lima tahunan, tapi harus jangka panjang bahkan hingga seratus tahun ke depan. (VRU/Dik)

Redaksi SulutHebat

Media informasi dan inspirasi pembangunan Sulawesi Utara yang semakin hebat...