• Tue. Nov 30th, 2021

Butuh Koordinasi Menangani Sampah Bunaken

ByRedaksi SulutHebat

Jul 4, 2017
Kepala Dispar Sulut, Daniel Mewengkang, SE M.Si. Foto: Yanli Sengkey

SULUTHEBAT.COM, Manado – Dinas Pariwisata Sulawesi Utara (Dispar Sulut) selalu menjadi sasaran tudingan setiap kali ada masalah sampah di pulau Bunaken.

Padahal, menurut Kepala Dispar Sulut, Daniel Mewengkang, SE MSi, pengelola taman laut Bunaken adalah Badan Konservasi Taman Laut Bunaken di bawah Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Yang mengelola Bunaken saat ini, namannya Badan Konservasi Taman Laut Bunaken. Itu adalah bagian dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Masalah sekarang adalah pengelolaan ini yang membingungkan sekarang. ” ucapnya ketika wartawan suluthebat.com menyambangi langsung kantor Dinas┬áDispar Sulut , Selasa (04/07/2017).

Meskipun demikian, dikatakannya pula bahwa pemerintah daerah setiap bulan melaksanakan kegiatan Malendong Bunaken untuk melakukan kegiatan pembersihan dari hulu sampai ke pulau Bunaken. Program ini melibatkan Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kehutanan.

Sayangnya, masalah sampah Bunaken tak terpecahkan karena tidak ada koordinasi dengan Badan Konservasi. Bahkan sudah diusulkan agar pulau Bunaken, Manado Tua, dan Siladen bisa dikelolah sendiri. Tapi ternyata harus ada perubahan undang-undang konservasi terlebih, baru itu bisa direalisasikan.

“Yang jadi masalah, ini tidak ada koordinasi dengan yang konservasi ini, padahal disitu ada pemerintah daerah, dalam hal ini camat. Kami di provinsi pun tidak ada yang bisa diintervensi. Kerena itu kemarin, Pak Gubernur melalui Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, torang minta untuk tiga pulau itu dikelolah sendiri. Nanti ada badan otorita. Pulau-pulau itu sendiri yaitu, pulau Bunaken, Manado Tua, dan Siladen,” tandas Mewengkang.

Mewekang juga menambahkan bahwa Badan Konservasi yang ada di Bunaken, hanya memiliki tiga orang sehingga mereka tidak dapat mem-backup masalah sampah disana. Dispar Sulut juga merasa tidak memiliki kewenangan. Pernah dijanjikan kapal penjaring sampah. Tapi belum direalisasikan hingga kini.

“Masalah dari badan disana adalah pekerjanya hanya tiga orang, bagaimana bisa menanggulangi soal sampah? Dan masih menagih PNPB 150 ribu turis bayarnya masuk di dia. Jadi kalau mo dibilang kewenangan kita, bingung juga. Beberapa waktu lalu sempat bercakap dengan pak Jon Tasirin salah satu staf khusus, bahwa pernah dijanjikan Ibu Menteri kapal penjaring sampah, tetapi sampai sekarang no action,” tutup Mewengkang.(Yanli/Iswan)

Redaksi SulutHebat

Media informasi dan inspirasi pembangunan Sulawesi Utara yang semakin hebat...