• Sun. May 29th, 2022

Tipikor PHRI Terima Tantangan Kumtua Pinenek, Laporan Resmi Masuk ke Kejati Sulut

ByRedaksi Sulut Hebat

Feb 4, 2022

Minut, Suluthebat.com- Tak main-main dengan kasus dugaan tidak memiliki ijazah pendidikan yang melibatkan Hukum Tua Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur berinisial HK, akhirnya Dewan Pimpinan Provinsi Tindak Pidana Korupsi dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (DPP Tipikor PHRI) Sulut resmi melaporkan HK ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut pada hari ini, Kamis (3/2/2022).

Jefran De Joung selaku intel Tipikor PHRI Sulut mengatakan, laporan DPP Tipikor PHRI Sulut tersebut diterima langsung oleh Bagian Penerimaan Pengaduan Kejati Sulut yang ditandatangani lewat arsip surat No 02/II/as/IT-PHRI.

“Dalam pertemuan ini, oleh Bagian Penerimaan Pengaduan Kejati Sulut menyatakan akan siap menindaklanjuti laporan tersebut. Tahap pertama menurut pihak Kejati Sulut, akan dipanggil dulu sejumlah saksi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan De Joung, Pihak DPP Tipikor PHRI Sulut akan terus mengawal proses hukum yang dialamatkan ke Kumtua Pinenek.

“Kami akan terus berkonsultasi dengan pihak Kejati Sulut agar kasus ini secepatnya diproses hingga ke meja pengadilan,” tandasnya.

Seperti diketahui, proses hukum ini dilaporkan karena adanya dugaan pemalsuan ijasah dimana Kumtua Pinenek tidak pernah selesai sekolah dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1982. Namun anehnya, saat mencalonkan diri, yang bersangkutan dinyatakan lengkap berkas sehingga turut dipertanyakan keabsahan status pendidikannya oleh masyarakat. Bahkan dalam laporan itu, pihak Kejati Sulut pun diminta agar memeriksa kekayaan yang dimiliki Kumtua Pinenek karena tidak setimpal dengan penghasilannya sebagai pimpinan desa.

“Ini harus diusut tuntas agar permasalahan cepat selesai dan jika perlu siapa pun yang terlibat harus diperiksa,” tegas De Joung.

Sebelumnya, Kumtua Desa Pinenek HK saat dikonfirmasi mengaku tidak takut jika permasalahan tersebut akan dilaporkan DPP Tipikor PHRI Sulut ke Kejati Sulut. Sebab dirinya sudah memiliki pegangan lewat terbitnya surat putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 70/B/2017/PT.TUN MKS salinan Perkara Banding Tata Usaha Negara tertanggal 25 Agustus 2017.

“Silakan lapor jika itu mau mereka,” tandas Kumtua Pinenek.

(Vivi)

Redaksi Sulut Hebat

Media informasi dan inspirasi pembangunan Sulawesi Utara yang semakin hebat...