• Sun. May 29th, 2022

Lindungi UMKM, Pemkot Manado – Kanwil Kumham Jalin Kerjasama

MANADO, suluthebat.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dan Kanwil Kemenkum HAM Sulawesi Utara menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Utara menyangkut Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perlindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM), (Senin,07/02/2022).

Penandatangan yang dilakukan, Senin (7/2/2022), ini dilakukan langsung oleh Plt Kakanwil Kemenkum HAM Sulut Jony Pesta Simamora dengan Walikota Manado Andrei Angouw.

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan hibah tanah milik Pemkot Manado yang kini telah dibangun Kantor Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara). Walikota dalam sambutannya menyampaikan, Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perlindungan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bidang UMKM harus dilengkapi dengan Payung Hukum.

“Jangan sampai Kekayaan Intelektual dalam Bidang UMKM kita, diklaim lagi oleh Malaysia”, ujarnya. Sementara terkait hibah lahan yang kini telah dibangun Rupnasan, Walikota berharap dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

Sementara itu Plt Kakanwil Kemenkum HAM Sulut Jony Pesta Simamora dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas hibah tanah dari Pemkot Manado. “Tanah tersebut sudah sejak 2011 dimanfaatkan oleh Kanwil Kemenkum HAM Sulut untuk lahan Kantor Rupbasan dan keabsahannya baru dapat terealisasi sekarang ini lewat Walikota Manado bapak Andrei Angouw”, ungkap Simamora.

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut  pertemuan sebelumnya antara Pemkot Manado  dengan Kanwil Kemenkumham di aula serbaguna Kantor Walikota Manado, Januari lalu. Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM saat itu dalam rangka menyamakan  persepsi dalam pelaksanaan Hukum dan Ham serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam Kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Menurut Kanwil, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM, sebab keikutsertaan pemerintah daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM dinilai penting agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional. Makanya kementerian berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Walikota ketika menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka Pelayanan Publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.
“Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan,” kata Walikota

Usai penandatanganan, dilakukan pertukaran cendera mata oleh kedua belah pihak dan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Dalam Penandatanganan ini Walikota Andrei Angouw didampingi Sekot, Micler Lakat, Assisten I, II dan III, sementara dari Kanwil Kememkum HAM Sulut Kadiv Yankum dan Kadiv Imigrasi.(*)