Bawaslu Tomohon Ajak Peran Media dalam Pengawasan Pemilu 2024

Tomohon, suluthebat.com – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon mengajak dan menggandeng para jurnalis untuk sama sama mensukseskan Pemilihan Umum 2024.
Hal itu dinyatakan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Peran Serta Media dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Tomohon tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Master, Kota Tomohon, Selasa (26/09/2024).
Menurut Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Stenly Kowaas, peran jurnalis sangat penting dalam hal sosialisasi maupun publikasi kinerja Bawaslu bahkan dalam hal kerja kerja pengawasan.
“Kami sadari kami banyak keterbatasan, sementara tuntutan masyarakat terhadap Bawaslu sangat tinggi. Dalam banyak hal. Bahwa ada beberapa masyarakat yang rupanya belum terinformasi tentang batasan batasan yang secara normatif tidak masuk dalam wilayah wilayah Bawaslu secara kontrit,” ujar Kowaas.
Oleh karena itu, Ia berharap melalui pertemuan tersebut media masa dapat menyampaikan hal-hal sesuai dengan tugus pokok dan fungsi (Tupoksi) Bawaslu.
Selain itu, Ketua Bawaslu Tomohon itu juga mengajak para pekerja Pers untuk menjadi corong edukasi masyarakat terkait demokrasi yang berkualitas, dalam hal memberi informasi informasi terkait kepemiluan, agar dapat meminimalir terjadinya pelanggaran Pemilu.
“Saya sangat berharap agar Pemilu kali ini boleh naik kelas. Tidak hanya sekedar prosedural. Tidak sekedar datang ke TPS, mencoblos dan pulang. Tapi substansional. Agar supaya pemilih masyarakat itu datang ke TPS karena mereka berharap orang yang mereka akan pilih itu betul betul bisa membawa aspirasi dan dapat bekerja dengan baik,” kata Stenly Kowaas saat membuka sosialisasi tersebut.
Sementara itu Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia, Ventje Bawengan yang dihadirkan secara virtual, dalam materinya menjelaskan betapa pentingnya peran media dalam pengawasan Pemilu.
“Kerjasama antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers ini dapat meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran,” kata Bawengan.
Ia mengatakan selain Media massa, Bawaslu juga menggandeng beberapa stakeholder, organisasi masyarakat serta tokoh tokoh masyarakat dan para relawan dalam membantu melakukan kerja kerja pengawasan. Hal tersebut demi mencapai proses Pemilu yang berkualitas.
“Oleh karena itu diharapkan media massa serta masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga Pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Dan jika semua pihak dapat memberikan kontribusi positif dalam proses demokrasi di Kota Tomohon,” pungkas Bawengan.
Selain itu juga, Narasumber lainnya Dr Ronald Jefferson Lolong mengatakan bahwa ada lima isu pokok yang menjadi perhatian dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi kerawanan Pemilu 2024.
Pertama, netralitas penyelenggara perlu terus dijaga karena harapan masyarakat bisa dilakukan secara adil, tanpa pandangan politik yang bias.
Kedua, tantangan geografis dan sosial yang unik didaerah tersebut seperti di wilayah Papua.
Ketiga, polarisasi dalam masyarakat terkait dukungan politik. Dimana ketegangan politik dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengurangi polarisasi dan meningkatkan dialog antar berbagai pihak.
Keempat, kerawanan pada dunia maya dalam era digital juga ikut menjadi kerawanan Pemilu. “Maka perlu berbagai langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik dan penyebaran informasi yang salah di dunia maya,” kata Lolong.
Kelima, lanjut dia, pemenuhan hak memilih dan dipilih harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara. Terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan. “Nah, agar nantinya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” sambungnya lagi.
Dia pun berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai isu kerawanan Pemilu 2024. Serta bisa memotivasi pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menjaga integritas Pemilu dimasa depan.
“Karena upaya bersama itu akan membantu memastikan Pemilu adil dan transparan, serta menjaga demokrasi yang kuat bagi Indonesia,” ucap Dr. Ronald Lolong. (jud)