Duet Prabowo-Ganjar, Muhaimin Iskandar : Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Bisa Bubar
Jakarta, sulutthebat.com- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menebar ancaman serius kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto.
Muhaimin menegaskan jika Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu lebih memilih Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon wakil presidennya di Pemilu 2024 maka Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bakal bubar.
“Ya berarti koalisinya bubar dong (kalau Prabowo milih Ganjar),” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
PKB, kata Muhaimin, sama sekali tidak tertarik mengusung duet Prabowo-Ganjar.
“Sampai hari ini saya belum mendengar satu partai pun yang mengusung itu dan PKB tidak tertarik mengusung itu,” tegasnya.
Keakraban Prabowo-Ganjar saat panen raya di Kebumen, Jawa tengah, pekan lalu, lanjutnya, bukanlah urusan PKB.
Meskipun menebar ancaman kepada Prabowo, Muhaimin mengakui hingga saat ini hubungan Gerinda dan PKB masih solid.
“Sampai hari ini solid, bahkan usulan pasangan baru alternatif belum pernah muncul dalam rapat rapat kita dengan Gerindra,” ujarnya.
Sementara itu, Waketum DPP PKB, Jazilul Fawaid, meyakini Ganjar akan menolak jika dipasangkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo.
Jazilul Fawaid juga menilai duet Prabowo-Ganjar sebagai wacana yang spekulatif karena bisa mengganggu konsentrasi Koalisi Gerindra-PKB.
“Itu wacana spekulatif, dan dapat mengganggu fokus dan arah koalisi PKB-Gerindra. Coba tanya Pak Ganjar yang juga kader PDI-P, saya yakin akan menolak wacana duet itu,” ujar Jazilul, Senin (13/3) lalu.
Ia meminta Gerindra untuk saling menghormati dan menjaga komitmen bersama PKB, di mana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memiliki mandat untuk menentukan capres-cawapres dari koalisi.
Sikap PDI Perjuangan
Terkait wacana duet Prabowo-Ganjar, sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan tegas.
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya akan mengusung kader internal untuk menjadi capres di Pemilu 2024.
“Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Hasto, sudah menegaskan capres haruslah dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu
Megawati, lanjutnya, sudah menegaskan capres internal partai saat HUT ke-50 PDI Perjuangan, 10 Januari 2023.
Menurutnya, PDI Perjuangan telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal.
“Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan,” tegas Hasto
Sementara cawapres, lanjut Hasto, pembahasannya harus sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerja sama antar partai politik.
“Artinya harus disepakati bersama-sama, oleh partai politik yang membangun kerja sama tersebut. Mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik,” tandas Hasto.
Waketum Gerindra Wacanakan Duet Prabowo-Ganjar
Sebelumnya, saat menghadiri deklarasi Relawan Prabowo Mania 08 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, WakilKetua Umum DPP Partai gerindra, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan wacana duet Prabowo-Ganjar di Pemilu 2024.
“Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden,” ujar Hashim.
Prabowo, kata Hashim, lebih tepat maju sebagai capres karena lebih berpengalaman dalam kancah politik di tanah air.
“Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan,” ujarnya.
Wacana duet Prabowo-Hashim, lanjutnya, hanya bisa terlaksana dengan persetujuan PKB sebagai mitra koalisi Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
“Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi wapres. Akan tetapi, harus disetujui oleh PKB. Kan begitu, harus disetujui PKB, kami terbuka,” tandas Hashim.(*)
