• Wed. Sep 28th, 2022

Dugaan Korupsi BUMDes Mencuat di Desa Ongkaw 3, Dana 75 Juta Tidak Jelas Pengelolaannya

Aug 11, 2022

Minsel, suluthebat.com – Dugaan Korupsi Dana BUMDes mencuat di Desa Ongkaw 3 Kecamatan Sinonsayang setelah sebagian besar masyarakat mulai mempertanyakan pengelolaan anggaran tersebut karena dinilai tidak jelas dan tidak transparan.

Foto Sebagian Masyarakat Desa Ongkaw 3

Dari hasil informasi yang didapat dari Masyarakat Desa, anggaran sebesar 75 juta yang diambil dari Dana Desa (DD) tahap 3 tahun 2021 itu tidak jelas pengelolaannya, bahkan sudah banyak yang mempertanyakannya tapi tidak pernah ditanggapi oleh Ketua dan Pengurus BUMdes Kongkaw 3.

Pengawas BUMDes bpk Musa mengatakan, dirinya sudah pernah mempertanyakan pengelolaan anggaran itu karena merasa bertanggung jawab untuk mengawasi selanjutnya untuk disampaikan kepada masyarakat, namun Ketua BUMDes Friska Nangaro tidak menjawab dengan terbuka dan hanya memberikan keterangan yang tidak jelas.

“Kamipun sudah berapa kali melakukan upaya untuk rapat bersama melalui undangan resmi yang mengetahui Hukum Tua tapi tidak diindahkan Ketua BUMDes yang malah mengatakan kalau saya tidak punya hak, padahal saya adalah pengawas yang wajib mengetahui pengelolaan anggaran itu,” ujarnya kepada media ini, Rabu (10/08/2022).

Lebih lanjut diungkapkan, pemasukannya selama ini hanya dari hasil menyewakan kanopi tapi itu program lama, untuk usaha pengelolaan BUMDes saat ini tidak ada, sehingga dana 75 juta itu tidak tau telah dipergunakan untuk apa, tidak ada pertanggung jawaban.

Salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan awal sebagaimana yang diketahui masyarakat.

“Kami sudah menanyakannya apakah bisa disimpan pinjamkan uang BUMDes itu tapi ternyata tidak bisa, menurut Ketua itu akan dipergunakan untuk pakan namun kenyataannya tidak ada,” ungkap warga Ongkaw 3.

Sementara itu Hukum Tua Magrice Lumampow mengaku kecewa dengan sikap pengurus dan merasa tidak dihargai sebagai bagian dari penanggung jawab, juga yang berhak mengawasi.

“Banyak masyarakat yang bertanya kepada saya tapi sayapun tidak tau pengelolaannya seperti apa karena tidak pernah diberitahukan dan tidak ada keterbukaan selama ini,” pungkas Hukum Tua. (Pro)

Alternative Text
x