• Tue. Aug 9th, 2022

Minut, suluthebat.com- Belum lama ini masyarakat Desa Kauditan II dihebohkan dengan adanya baliho yang berlogo Brigade Manguni Indonesia (BMI), terpasang di pinggir jalan.

Dalam baliho tersebut, tertulis “Tolong….!!! hormati dan hargai Adat Budaya Minahasa untuk pemilihan Wadian Teterusan Umbanua (Hukum Tua) Kauditan II”
Setelah ditelusuri, ada beberapa titik yang dipasang baliho tersebut, yakni, di Jaga 1,3, 4 dan Jaga 9.

Seperti kita ketahui bersama, saat ini Desa Kauditan II sementara dalam tahapan pencalonan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut).

Salah satu baliho tersebut, dipasang tepat menghadap kantor Hukum Tua Kauditan II.

Berdasarkan informasi yang bisa dipercaya, yang memasang baliho tersebut bukan warga Kauditan II, melainkan warga Desa Kauditan I.

Menurut Hukum Tua Desa Kauditan II Refly Kolang, pemasangan baliho itu tidak sepengetahuan Pemerintah Desa setempat.

“Jangankan meminta izin, pemberitahuan kepihak kami selaku pemerintah tidak ada sama sekali”, tandas Kolang. Kamis (5/8/2022).

Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, sangat jelas tentang hak politik segala warga negara.
Bunyi UUD 1945 Pasal 27 ayat 1″ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Mengacu dari Pasal 27 UUD 1945, maka pemasangan baliho tersebut jelas tidak menunjukan sikap kepatuhan seorang warga negara terhadap UUD 1945. Tanpa pemberitahuan pemerintah setempat, diduga termuat kepentingan segelintir orang yang coba menimbulkan propaganda.

Propaganda dimaksud adalah penerangan yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu sikap, atau arah tindakan tertentu.

Menyikapi hal tersebut, Panglima Panji Yosua GMIM Kasih Kristus Kauditan, Edwin Pungus angkat bicara.

Ia menjelaskan, sekiranya untuk situasi ini diharapkan keterlibatan semua pihak untuk meminimalisir adanya unsur-unsur perpecahan. Panji Yosua sebagai organisasi gereja tidak setuju dengan hal seperti ini.

“Jika ada unsur-unsur perpecahan, maka akan menyebabkan masalah hukum dan bisa terjadi adanya ketidak harmonisan di dalam masyarakat. Sebagai organisasi Gereja Panji Yosua, saya pasti tidak setuju jika sampai ada perpecahan d tengah-tengah masyarakat Kauditan II” ucap Pungus Jumat (5/8/2022).

Namun dengan begitu Pungus mengapresiasi pihak berwenang dalam hal ini kepolisian.

Saya berterimah kasih karena langsung bergerak cepat bersama tokoh masyarakat dalam menghadapi merebaknya baliho-baliho tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan hal ini dan tetap menjaga keutuhan NKRI sambil tetap memelihara adat Minahasa.

“Mari torang jangan lupakan adat Minahasa dan tetap kedepankan NKRI” ajak Pungus.

Ia juga menambahkan, jika pemasangan dan keberadaan baliho ini tanpa sepengetahuan dan izin dari pemerintah setempat, ada baiknya dicabut.

“Demi kenyamanan masyarakat, baliho seperti ini yang keberadaannya tanpa sepengetahuan pemerintah desa, sebaiknya dicabut” tegasnya.

Sebelumnya, sekelompok warga yang tak mau identitasnya disebutkan, menuturkan, hal seperti ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut -larut.

“Pemerintah desa seharusnya peka dalam hal ini. Keberadaan baliho seperti ini justru menimbulkan suhu panas terkait dengan pemilihan Kumtua” ujar warga tersebut.

Sementara, Sekretaris Brigade Manguni Indonesia (BMI) Minut, Tommy Rotty saat dikonfirmasi melalui HP kamis (4/8/2022) mengatakan, pihaknya sementara berkordinasi dengan pihak BKN dan pihak kepolisian untuk tindak lanjut keberadaan baliho tersebut.

“Terkait dengan itu kami belum mendapatkan pemberitahuan. Namun sejak semalam hingga kini kami terus berkordinasi dengan pihak kepolisian tentang keberadaan baliho tersebut,” ucap Tommy.

(Vivi)

Redaksi Sulut Hebat

Media informasi dan inspirasi pembangunan Sulawesi Utara yang semakin hebat...