Martino Rengkuan: Oligarki Bukan Budaya Politik Minahasa
SULUTHEBAT.COM, Tondano – Kordinator Daerah (Korda) Duta Jokowi Sulawesi Utara (Sulut) Martino Rengkuan, S.Pd yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pemuda Katolik Sulut menyoroti soal praktek politik ‘kekeluargaan’ yang ada di Minahasa sebagai politik yang tidak berbasis kultural. Hal itu diungkapnya ketika ditemui oleh kuli tinta media ini di rumah kediamannya di Sosor, Tataaran II Kec. Tondano Selatan, Minahasa (18/09/2017).
“Politik kultural Minahasa tidak mewariskan kekuasaan kepada anak atau saudara seperti yang terjadi belakangan ini. Pemimpin Minahasa dipilih berdasarkan tiga aspek; Nga’asan, Niatean, dan Mawai. Artinya pemimpin itu memiliki kecerdasan, berprikemanusiaan, dan berpengalaman dalam banyak hal kehidupan,” ujar mantan aktivis mahasiswa FBS Unima ini.
Selanjutnya dia mengatakan, kebijakan politik di Minahasa haruslah berangkat dari kebutuhan real masyarakat. Oleh karena menurutnya, prioritas pembangunan cenderung pada daerah-daerah basis pemilih dari kekuasaan incumbent.
Terkait dengan Launching Pilkada Minahasa 2018 yang dilaksanakan pada 15 Semptember kemarin, Rengkuan optimis memandang ada secercah cahaya perubahan. Menurutnya, orang-orang yang terlibat baik di KPU dan Panwaslu memiliki kredibilitas untuk menjalankan tugas mereka. Ketika ditanya soal money politic, penggemar cerita silat Kho Ping Hoo ini menolak dengan tegas.
“Saya optimis dengan Pilkada Minahasa karena orang-orang yang terlibat memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Soal praktek ‘bayar suara’ itu adalah sesuatu yang mencederai demokrasi dan secara tegas saya menolaknya,” tandas Rengkuan bersemangat. (Swd)
