January 28, 2023

Menghadapi Resesi Global 2023, Jokowi Minta Jajaran Pemerintah Termasuk Pemda Tidak Persulit Investor

Jakarta, suluthebat.com-  Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa saat ini dunia sedang dilanda berbagai krisis dan diperkirakan akan menghadapi resesi global pada tahun 2023.

Menghadapi hal tersebut, investasi dipandang menjadi salah satu cara untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Presiden meminta semua jajaran pemerintah termasuk pemerintah daerah agar tidak mempersulit investor yang menanamkan investasinya di tanah air.

“Semua negara rebutan investasi. Oleh karenanya, semua jajaran pemerintah agar tidak mempersulit investasi yang akan masuk, karena saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari investor untuk menanamkan investasinya,” ungkap Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (30/11), yang digelar Kementerian Investasi/BKPM.

“Sekali lagi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya enggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota, semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini,” tambah Jokowi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menjalankan reformasi birokrasi (RB) tematik, salah satunya reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi.

Melalui reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memiliki ruang lebih besar di mana tata kelolanya akan lebih diperhatikan.

Menurutntya, hal ini akan menjadi indikator untuk nilai reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi diterapkan untuk meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi bagian integral penilaian indeks reformasi birokrasi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang setiap tahun dievaluasi oleh Kementerian PANRB,” ujar Anas.

Mulai awal 2023, indeks reformasi birokrasi di tiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dinilai dengan memasukkan indikator peningkatan investasi.

“Jika kerjanya bagus, maka nilai reformasi birokrasi dapat naik. Jika layanan investasinya bagus, maka investasi bertambah dan lapangan pekerjaan juga akan bertambah,” terangnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menambahkan dengan reformasi birokrasi tematik, maka birokrasi akan semakin berdampak ke masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, birokrasi itu harus berdampak. Birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi bukan urusan dokumen pemerintahan, tetapi output dan outcome-nya harus jelas. Salah satunya soal peningkatan investasi,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *