Gubernur Olly “Fight” Untuk Petani Kelapa

MANADO-SULUTHEBAT.Com. Anjloknya harga kopra di pasaran dunia, cukup memukul petani kelapa di seluruh dunia, termasuk di Sulawesi Utara. Karena itu, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey langsung mengambil beberapa langkah solutif agar petani kelapa tidak makin terpuruk.  Hal ini menurut, Gubernur Olly merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah karena harga kopra ditentukan di pasar international. Meski demikian, sebagai petani kelapa, dirinya ikut merasakan kondisi petani yang sedang terpuruk.

“Jangan bilang kalau saya tidak mengerti masalah harga kopra. Karena saya sendiri adalah petani kelapa dan memproduksi kopra setiap kwartal,”ujar Olly saat ditanya wartawan, Senin (26/11, 2018).

Karena itu, menurut Gubernur Olly,  dengan segala daya upaya dirinya sedang berusaha mencari solusi agar petani kelapa bisa bangkit dari krisis harga kopra yang sedang terpuruk.

“Untuk harga kopra, saya sedang “fight.” Memang tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi kita semua berpikir keras, siang malam agar ada solusi konkrit buat petani kelapa. Tentu selaku gubenur harus bertindak sesuai dengan rambu-rambu aturan yang berlaku,”ujar Gubernur Olly.

Menurutnya,  beberapa langkah yang sudah dilakukan antara lain;

Pertama, Gubernur langsung berkoordinasi dengan semua kepala daerah kabupaten sesulawesi utara yang berpenghasilan kelapa. Dan langsung memintakan masukan-masukan guna ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat.

Kedua, menindaklanjuti langkah Presiden Jokowi yang telah membuat kebijakan Minyak Nabati dengan telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO. Kebijakan tersebut mendasari pembuatan Solar B20 untuk tahun anggaran 2019.  Selain itu perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) bertujuan untuk mengendalikan permintaan minyak kelapa sawit (CPO) secara global. Dengan demikian pemanfaatan minyak kelapa akan semakin besar.

Ketiga, Sulut akan galakan kembali penggunaan minyak kelapa untuk konsumsi harian masyarakat yaitu dengan menjadi minyak goreng. Untuk APBD 2019, Pemerintah Provisi telah menganggarkan dana kurang lebih 6 milyar untuk bantuan alat pengolahan minyak goreng kelapa.

Keempat, Pemerintah juga sudah mengajak para investor untuk mengembangkan industri kelapa terpadu di Sulawesi Utara. Dan beberapa sementara proses penyiapan lahan.

Kelima, Pemerintah dan Balai Penelitian Kelapa dan Palma Lain (Balitka) Provinsi Sulawesi Utara, bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sementara membangun Laboratorium Khusus Kelapa di Mapanget, Kota Manado.

Laboratorium ini menurutnya berfungsi untuk mengembangkan teknologi pengolahan kelapa di Sulawesi Utara sehingga produksi kelapa akan semakin meningkat.

Terkait bantuan langsung kepada petani kelapa, pemerintah telah dan akan menyalurkan bantuan berupa alat pengolahan minyak kelapa kepada para petani melalui kelompok tani yang terdaftar.

Untuk tahun 2018 ini, kami telah menyalurkan bantuan 12 unit alat pengolah minyak kelapa. Kabupaten penerima bantuan unit pengelolahan minyak kelapa sbb ;

1. Minsel 1 unit/ 1 Poktan
2. Mitra 4 unit/ 4 Poktan
3. Bolmut 2 unit/ 2 Poktan
4. Minahasa 2 unit/ 2 poktan
5. Talaud 2 unit/2 poktan
6. Bolmong 1 unit/ 1Poktan

Menurut, Gubernur Olly, untuk tahun 2019, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 6 miliar untuk pengadaan alat pengolahan minyak kelapa. Nantinya alat tersebut akan dibagikan kepada kelompok tani yang terdaftar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Lebih lanjut Gubernur mengajak agar masyarakat bersama-sama menjaga stabilitas keamanan agar supaya para investor merasa nyaman dan aman berinvestasi di Sulawesi Utara.

“Dengan menjaga stabilitas keamanan, semua sektor kehidupan di Sulawesi Utara akan terus bertumbuh dan meningkat dari tahun ke tahun,”tutup Olly kepada wartawan. (TimSH)