Pemprov Sulut Raih WTP Kesembilan Dari BPK-RI

Manado, Suluthebat.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali torehkan prestasi.

Kali ini Pengelolaan Keuangan pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI).

Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan Billy Lombok, Senin (15/5/2023), BPK RI melalui Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dr Pius Lustrilanang SIP., M.Si., CFrA., CSFA membacakan WTP kesembilan Pemprov Sulut itu.

Ia mengatakan, pengelolaan keuangan Pemprov Sulut telah disajikan sesuai dengan standar yang seharusnya dengan sistem pengendalian yang efektif.

“Berdasarkan itu, kami berikan WTP. Selamat untuk WTP kesembilan Pemprov Sulut. Capaian ini karena sinergitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan”, Ujar Pius

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada seluruh Jajaran di Pemprov, yang telah bekerja secara baik dan optimal pada tahun 2022.

“Sehingga kegiatan audit yang dilakukan dapat berjalan lancar hingga selesai, sekaligus memberikan gambaran real terhadap penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan setiap perangkat daerah di lingkup Pemprov”, jelasnya.

Ia mengingatkan agar seluruh pejabat di setiap perangkat daerah di lingkup Pemprov untuk menjadikan capaian positif yang diraih sebagai motivasi dan evaluasi bersama.

“Jangan cepat merasa puas dan aman, karena pada intinya kita harus terus mampu merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya dan profesional. Sehingga dalam pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab”, terangnya.

Gubernur Olly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK-RI atas komitmen dan dedikasinya di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya untuk melakukan audit LKPD, khususnya pada Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2022, sehingga hari ini hasil laporan pemeriksaan tersebut bisa diserahkan dan disaksikan langsung oleh DPRD Provinsi Sulut.

“Kiranya, penetapan opini dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Tahun 2022 mampu melahirkan keluaran yang positif, sekaligus juga memberikan masukan-masukan yang bernilai konstruktif untuk penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah daerah ke depan”, ucap Gubernur Sulut dua periode ini. (Adv/Vil)