Permendagri No. 6 Tahun 2016; Kamis-Jumat Seragam Batik, Worang Himbau Gunakan Batik Asli

JAKARTA-SULUTHEBAT.COM –Kabar menarik disampaikan kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, melaui website kemendagri, Kamis, (4/2). Menurutnya, Terhitung mulai Senin (8/2) depan, pakaian seragam dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) berubah.

Perubahan ini tertuang pada Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah.

Merujuk pada Permendagri itu, maka maka penggunaan seragam dinas untuk PNS Kemendagri dan Pemerintah Daerah pada Senin – Selasa pakaian dinas krem, Rabu kemeja putih, dan Kamis – Jumat menggunakan batik.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dari mulai teguran hingga disekolahkan kembali.

“Jadi Permendagri nomor 6 tahun 2016 tentang peraturan seragam itu akan berlaku mulai hari senin depan,” kata Widodo, di Jakarta, Kamis (4/2).

Menurut Widodo, kebijakan pemberian sanksi untuk menyekolahkan para PNS atau kepala daerah yang tidak mengikuti aturan tersebut , Mendagri mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk menindaknya.

Widodo menjelaskan, sebenarnya Permendagri ini sudah berlaku sejak Senin (1/2) kemarin, tapi karena belum diberikan nomor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya baru diterapkan senin depan.

“Untuk nomor Permendagrinya baru di kasih kemarin Senin. Jadi hari Senin depan Permendagri seragam sudah diterapkan,” pungkas Widodo.

Menanggapi hal tersebut, pakar tatakelola dari Universitas Sam Ratulangi, DR. Gerdy Worang menghimbau agar aturan tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya aturan untuk menggunakan batik, agar benar-benar menggunakan batik. Karena, menurutnya contoh di Sulawesi Utara, yang mereka sebut batik itu kain printing dengan corak tenun yang sebenarnya jauh dari yang dimaksud dengan batik.

“Harapan kita agar pengrajin dan UKM yang memproduksi batik asli di Sulawesi Utara, bisa berkembang, bukan seperti selama ini hanya memperkaya pabrik-pabrik produsen tekstil printing,”tandas Worang.