Pertama di Sulut, Minahasa Utara Miliki Bunda TPK Stunting

Minut, suluthebat.com- Dalam rangka mendukung program Prioritas Nasional percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk Bunda Tim Pendamping Keluarga (TPK). Pengukuhan Bunda TPK Tahun 2023 digelar di JG Center, Minut. Senin (27/3/2023).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dr. Jane Symons melaporkan, dalam rangka pencegahan dan penurunan stanting telah dibentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, tim penggerak PKK dan kader KB desa untuk melaksanakan pendampingan melalui rangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi, yang bertujuan meningkatkan akses informasi dan keluarga atau keluarga berisiko stunting dengan sasaran prioritas calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan untuk Kabupaten Minahasa Utara

“Ada 19 tim pendamping keluarga yang tersebar di 131 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah di dalam pendampingan keluarga,” jelas Symons.

Kemudian, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Lady Ante juga mengatakan, saat ini Kabupaten Minut merupakan Kabupaten pertama di Provinsi Sulut yang telah memiliki Bunda Tim Pendamping Keluarga (TPK). Minut adalah pioner. Karena merupakan yang pertama di Sulut.

“Dikukuhkannya Bunda TPK Minut, akan menjadi duta penurunan stunting untuk melawan dan mencegah stunting di masyarakat.

Sementara itu, Bunda TPK Kabupaten Minut Ny. Rizya Ganda Davega dalam sambutanya mengatakan, pengukuhan ini sangat penting dalam usaha kita untuk menekan angka stunting.

“Saya berharap seluruh TPK Kabupaten dan Kecamatan yang dilantik bisa menjadi agen dan pelopor penanganan stunting di Minahasa Utara,”ujarnya.

Ditambahkan Bupati Minut Joune Ganda didampingi Wabup Kevin W. Lotulung, bahwa yang terpenting dalam penanganan masalah stunting adalah melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi resiko stunting, pentingnya informasi dan sosialisasi akan bahaya stunting juga penanganannya harus sampai ke desa-desa.

“Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat Desa/Kelurahan hingga keluarga, bukan hal yang mustahil target 14 persen penurunan stunting di Indonesia tahun 2024 bisa tercapai.” ucap Bupati JG.