Reformasi Brokrasi Tematik, Kemendagri Minta Pemda Update Data Kemiskinan
Jakarta, suluthebat.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) meminta pemerintah daerah meng-update data kemiskinan di daerahnya masing-masing untuk menjadi bahan intervensi setiap program kegiatan.
Update data kemiskinan itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi tematik guna mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Demikian disampaikan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara dalam FGD Sharing Session Inovasi Pelayanan Publik untuk Menyukseskan RB Tematik secara virtual, Senin (21/11/2022).
“Saya juga berharap adanya peningkatan kompetensi ASN yang menangani pelaksanaan program kegiatan kemiskinan serta bagaimana penyusunan proses bisnis dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan, standar layanan dalam pemberian bantuan sosial, dan peningkatan kualitas pengaduan khusus terkait pemberian bantuan-bantuan sosial kemiskinan,” ujar Agus.
Reformasi birokrasi tematik yang fokus pada pengentasan kemiskinan tersebut kata Agus, akan mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan lebih efektif sehingga pelaksanaan program tepat sasaran.
Ia berharap setiap contoh yang baik akan menjadi best practices untuk penerapan tata kelola pemerintah yang baik bagi daerah lainnya, misalnya pada tata kelola data kemiskinan terpadu.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan melalui reformasi birokrasi tematik dapat menumbuhkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
“Untuk menyukseskan program tersebut diperlukan pembelajaran, salah satunya melalui sharing session inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah yang telah melakukan terobosan dalam inovasi pelayanan publik,” ujar Diah.
Diah mengatakan sejak tahun 2014 Kemen PANRB telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
Kompetisi ini, lanjutnya, merupakan salah satu cara untuk mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah yang sampai saat ini telah menghasilkan setidaknya 951 inovasi pelayanan publik.
Dijelaskan, dari beberapa inovasi pelayanan publik tersebut, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dapat dilakukan.
Tentunya dalam proses pelaksanaannya diperlukan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi, yang menjadi kunci keberhasilan pada program pengentasan kemiskinan tersebut.
“Inovasi-inovasi tersebut telah memenuhi kriteria seperti kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan dan berkelanjutan, serta berasal dari berbagai sektor dan menyasar beragam target pemerintahan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Diah berharap inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang telah dilakukan dapat direplikasi pada daerah-daerah lainnya, terutama pada derah yang tingkat kemiskinan ekstrem cukup tinggi. (*)
