Saron Menjawab Soal Jatuhnya Harga Kopra

Dari sini, jelas kita melihat bahwa, 99% petani kelapa bergantung pada produk turunan kelapa yakni, kopra. Dengan demikian, maka petani tidak banyak pilihan apabila terjadi fluktuasi harga Kopra. Dan hari ini membuktikan, petani kopra kesulitan dan menjerit. Meski, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, 0%, pedagang kelapa muda terus menjual kelapa muda dengan harga 7.500/buah dengan margin yang cukup besar.

Begitupun dengan produk-produk turunan kelapa lainnya, yang sayangnya tidak lebih dari 1% dari total produksi kopra.

Fakta kedua, biaya produksi petani kopra yang sangat tinggi. Dari hasil penjualan kopra, pemilik kelapa hanya mendapat kurang lebih 50% dari pendapatan dan 50% lainnya menjadi miliki buruh pembuat kopra. Itupun harus dipotong lagi dengan biaya-biaya lain seperti transportasi, konsumsi, dll. Dengan demikian, maka bila harga kopra mencapai 1juta per ton, maka uang yang akan didapat oleh pemilik kelapa adalah 500.000/ton saja. Dan mayoritas petani kelapa di Minsel melakukan pola ini.

Lebih buruk lagi, kelapa yang akan dipanen bahkan 1 tahun kedepan, sudah digadaikan kepada pedangan kopra, sehingga kebanyakan para petani sudah tidak lagi mendapatkan hasil ril, karena berbagai masalah mulai dari bunga pinjaman sampai pada kadar air yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ini adalah sebagian kecil dari banyak sekali masalah, belum lagi bicara busuk pucuk, dan kualitas pembuatan kopra yang selalu punya ceritanya masing-masing.

***

Atas dasar pengalaman empirik itulah, maka selaku pemiliki kebun kelapa yang sangat kecil ini, saya menyarankan beberapa soluasi. Yakni;

Pertama, siapkan perusahan daerah (Perusda), seperti PD. Cita Waya di Minsel, yang diperkuat dulu fondasi bisnisnya. Menjadi perusahan yang sehat, kemudian diberikan dana (kekayaan negara yang disisihkan) yang dijamin oleh undang-undang, untuk melakukan bisnis, layaknya perusahan BUMD atau BUMN. Selain itu, siapkan pula koperasi-koperasi tingkat desa, bahkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk melakukan beberapa kegiatan bisnis produk turunan kelapa. Nah, BUMD ini harus mampu mempelajari fluktuasi harga kopera. Di titik paling rendah, BUMD ini harus bisa mengcover dengan buy lost atau beli rugi.

(Lihat tabel 1)

Pada tabel data harga kopra yang diambil dari website: https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=copra&months=120 , jelas terlihat harga terendah pada bulan april 2009 kopra jatuh pada harga $395.2 /ton, pada April 2011 naik 400% hingga ke harga $1.460/ton. Seperti kejadian sekarang ini, di April 2018, harga masih di $600/ton dan bulan november (https://ycharts.com/indicators/philippines_indonesia_copra_price),

Fluktuasi harga itu selalu akan bergerak setiap 3-6 bulan. Walaupun ini memang tidak selamanya stabil. Pada titik inilah, pemerintah bersama dengan petani menentukan harga terendah. Misalnya, harga beli rugi perusahan (cut loss) di level 5.000 di atas harga pasar 4.000. Dan harga dibayar 50% dari harga cut loss, nanti dilunasi setelah harga bergerak naik kembali. Cara ini superti sistem resi gudang. Ini bisa dibicarakan lebih detail lagi dan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan. (Sebagai pemerintah harus berani mengambil langkah ini).

Kedua, pemerintah mendorong untuk melakukan diversifikasi produk dengan membuka insentif bagi perusahan yang ingin bergerak di bidang, desiccated coconut, minyak goreng (crude cooking oil), virgin coconut oil (VCO), susu kelapa, tepung kelapa, nata de coco, sabuk kelapa, charcoal, dsb. Sehingga dalam 1 butir kelapa nilai ekonomisnya tidak didominasi oleh 99% harga kopra. Khusus untuk minyak goreng kelapa murni (crude cooking oil) di setiap desa, disiapkan BUMDES yang membuat minyak goreng olahan sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Ini harus disertai dengan semangat menyelamatkan petani kelapa dan hidup sehat, karena sejatinya, minyak kelapa lebih sehat dibanding minyak sawit. Secara simultan, harus didorong pula ekspor produk non kopra.

Ketiga, melakukan MoU dengan semua perusahan untuk bersedia membeli dengan harga wajar walaupun harga dunia sedang anjlok. Tapi nanti bisa dikompensasi ketika harga naik. Di sini, pemerintah biasanya menyiapkan dana talangan, dan di era sekarang ini sangat rentan korupsi dan ini menjadi incaran KPK.

Keempat, adalah membuka sebesar-besarnya investasi asing bagi perusahan yang ingin melakukan eksport sehingga terjadi persaingan harga yang baik untuk petani kelapa, tentu dengan segala macam konsekwensi yang ada.

Kelima, adalah memberikan insentif pajak bagi eksportir, khusus ketika harga jatuh (tax holiday), tapi ini butuh mekanisme regulasi dari Pemerintah pusat.

Sejauh ini, secara common sense ini yang saya bisa tawarkan sebagai petani yang merasakan langsung penderitaan petani kelapa. Demo dan tuntunan lain bisa dilakukan sebagai cara untuk mendorong agar semua pihak peduli. Tapi, apapun harga kopera dan CCO mengikuti harga internasional karena 90% produk kopera itu adalah eksport. Di titik ini, bahkan Bank Dunia ataupun Donnald Trump tidak bisa melakukan intervensi. Ini konsewensi kita menjadi bagian dari warga dunia. Maka kita tunduk pada mekanisme pasar bebas berdasarkan supply dan demand.

Kalaupun semua ini kita lakukan, maka hasilnya belum bisa diperoleh dalam hitungan hari, minggu, dan bulan. Ini bertahun-tahun. Kalau seandainya, diawal terpilih pemerintah sudah bisa menyiapkan perusahan daerah, harusnya sekarang sudah bisa action. Tapi apa daya, kita masih berpolemik. Dan kami bukan mentang-mentang sebagai caleg lalu mampu menyelesaikan harga kopra. Kita semua peduli, tapi kita harus punya solusi cerdas. Dan kurang lebih inilah yang bisa saya tawarkan sebagai warga masyarakat biasa, yang menjadi pemikiran pribadi, serta sebagai caleg yang belum punya kekuasaan apa-apa.

Pakatuan wo pakalawiren.. Endo Leos.

Tabea.