January 28, 2023

Tahun 2023, Pemerintah Pusat Beri Sanksi Pemda Jika Serapan APBD Rendah  

Jakarta, suluthebat.com- Pemerintah pusat (Pempus) bakal memberikan sanksi kepada pemerintah daerah  jika penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 rendah. Bahkan sanksi juga akan diberikan kepada kementerian dan lembaga negara.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

“Ya tentu (ada sanksi) kan untuk tahun depan, nanti kita lihat (sanksinya),” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, hingga saat ini masih banyak anggaran belanja, baik pusat maupun daerah yang belum terserap.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus menggenjot penyerapannya di bulan Desember ini.

“Nanti kita dorong di Desember ini harus digenjot. Upayanya tentu dari kementerian atau daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Rabu (30/11/2022) kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat geram karena dana pemerintah daerah atau APBD yang mengendap di perbankan mencapai Rp 278 triliun.

“Mengenai APBD, mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi, uang kita sendiri yang ditransfer Menteri Keuangan ke daerah-daerah, justru enggak dipakai,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, seharusnya dana tersebut dibelanjakan agar bisa menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar terus tumbuh positif.

“Saya tanya ke Ibu Menteri (Keuangan), ada berapa uang kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di bank yang belum dipakai ? Biasanya tahun lalu, di bulan-bulan seperti ini paling Rp 210 triliun, Rp 220 triliun (sisa APBD di bank),” ujarnya.

“Pagi tadi kita cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun. Kita ini cari investasi agar dapat arus modal investasi masuk. Yang masuk di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp 278 triliun itu gede banget, besar sekali. Kalau ini cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan itu akan memengaruhi pertumbuhan di daerah,” sambungnya.

Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menelusuri alasan tidak dimanfaatkannya dana APDB senilai Rp 278 triliun tersebut.

“Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong dicek ini ada apa ? Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiamin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp 278 triliun. Saya minta segera dibelanjakan,” pungkas Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *