January 28, 2023

Wapres Resmikan 26 MPP, Termasuk Mal Pelayanan Publik Kota Manado

Jakarta, suluthebat.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyaksikan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan Jakarta, Senin (05/11/2022).

26 MPP itu terdapat di 14 pemerintah kabupaten dan di 10 pemerintah kota, termasuk di Pemkot Manado. Dengan tambahan 26 MPP ini maka jumlah total MPP saat ini sebanyak 103 MPP.

Wapres mengatakan keberadaan MPP ini menggambarkan bahwa seluruh pihak berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Keberadaan sejumlah 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” tegasnya.

Wapres  menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.

Kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

“Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya.

Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.

Selanjutnya, Bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.

“Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.

Kelima, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah.

“Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya,” ujarnya.

Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wapres menyampaikan bahwa program ini perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda
prioritas masional.

“Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,”ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pencanangan Program RB Tematik merupakan upaya menjadikan birokrasi mampu menjawab dan menyelasaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden.

“RB saat ini secara umum berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan birokrasi, ke depan akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir,” ujar Wapres.

MPP yang diresmikan pada hari ini adalah sebagai berikut:

1. Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Kab. Kutai Kertanegara
3. Kab. Banjar
4. Kab. Bulungan
5. Kab. Sumenep
6. Kab. Lumajang
7. Kab. Nganjuk
8. Kab. Cilacap
9. Kab. Brebes
10. Kab. Rembang
11. Kab. Grobogan
12. Kab. Boyolali
13. Kab. Klaten
14. Kab. Gunung Kidul
15. Kab. Kudus
16. Kota Semarang
17. Kota Metro
18. Kota Manado
19. Kota Kendari
20. Kota Tarakan
21. Kota Balikpapan
22. Kota Bontang
23. Kota Malang
24. Kota Batu
25. Kota Serang
26. Kota Cilegon

Hadir dalam acara tersebut diantaranya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix V Wanggai, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *